Suarapembaharu.com, Manado – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada 59 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi.
Sanksi ini merupakan respons terhadap temuan praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi selama periode Januari hingga September 2023.
Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, menjelaskan bahwa lebih dari setengah dari sanksi ini berasal dari pengaduan masyarakat melalui Pertamina Call Center 135.
“Tindakan yang diambil oleh Pertamina meliputi teguran lisan, pemberian surat peringatan, pembayaran denda, dan penghentian sementara pasokan BBM subsidi kepada SPBU terkait,” jelas Fahrougi, Senin (25/9/2023).
Fahrougi juga mengungkapkan, meskipun langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menjaga integritas distribusi BBM, terdapat keterbatasan dalam menindak penyalahgunaan distribusi BBM.
“Hal ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur kewenangan Pertamina dalam memberikan sanksi, mulai dari pemilik SPBU hingga operator SPBU,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan beberapa faktor yang memicu terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi melibatkan perilaku menyimpang dari oknum konsumen. Salah satu contoh perilaku tersebut adalah pengisian berulang tangki modifikasi yang akhirnya berujung pada penimbunan BBM oleh oknum konsumen.
“Meskipun regulasi masih mengizinkan siapa pun mengisi BBM subsidi jika kendaraan memiliki QR Code sesuai nomor polisi, hal ini sering dimanfaatkan secara tidak benar,” ujarnya.
Selain faktor perilaku, tingginya permintaan pasar untuk solar yang semestinya digunakan oleh industri besar seperti kapal penangkap ikan dan pertambangan turut mempengaruhi maraknya tindak pidana penyalahgunaan.
“Karena itu, peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan penindakan jika ada bukti terkait penyalahgunaan BBM subsidi,” katanya.