Suara Pembaharu
Kota Bitung

Pingkan Pijoh Salah Sebut Aturan, Nabsar: ‘Jang Asal Badontot’

Bitung – Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas III Bitung, dr Pingkan Pijoh tak ‘berkutik’ di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi I dan II DPRD Kota Bitung.

Pasalnya, sejumlah nelayan mengeluh di DPRD terkait dengan verifikasi kesehatan dan fumigasi kapal perikanan dengan biaya yang cukup fantastis.

Tak tanggung-tanggung fumigasi dipatok sebesar Rp6 juta hingga Rp7.5 juta dengan menggunakan dasar aturan yang tidak jelas oleh KKP Kota Bitung.

Dalam penyampaiannya, dr Pingkan mengatakan verifikasi kesehatan itu berdarakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

“Soal fumigasi, itu dilakukan pihak ketiga dan mereka yang berhubungan langsung dengan para pemilik kapal,” kata Pingkan.

Tapi mirisnya, pasal yang disebutkan Pingkan soal dasar penarikan biaya verifikasi kesehatan kurang tepat setelah sejumlah legislator mengecek melalui ponsel pintar hingga diaggap membodohi nelayan.

“Tolong Ibu Pingkan cek lagi pasal yang dijadikan acuan memungut biaya verifikasi kesehatan dan fumigasi kapal perikanan. Karena pasal yang ibu sebutkan tadi tidak menyebut nominal atau besaran yang harus dibayar para nelayan,” kata Erwin saat memimpin rapat.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Nabsar Badoa yang menyatakan, apa yang disampaikan Kepala KKP sangat berbahaya dan membongi rakyat kecil dalam hal ini nelayan.

“Tolong dipastikan lagi aturannya kalau tidak ini jelas pungli. (Jang Asal Badontot Bilang Pasal) ibu harus tahu sektor perikanan salah satu penyumbang visa bagi negara. Nah kalau dipersulit dengan aturan-aturan seperti ini, bukan membantu, yang ada malah mempersulit nelayan,” tegas Nabsar.

(YaserBaginda)

Baca Juga :  Menakar Kader Muslim di DPRD Bitung

Postingan lainnya