Bitung – Proses perekrutan bandan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) kurang maksimal di Kota Bitung. Kinerja lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dipertanyakan untuk menatap Pilkada serentak 2020.
Meski anggaran mencapai miliaran rupia, sejumlah kelurahan di delapan kecamatan belum mencukupi sesuai kebutuhan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, kurang lebih ada 13 Kelurahan yang sepi peminat masing-masing:
Kecamatan Maesa
- Kelurahan Kakenturan Satu
- KelurahanPateten Tiga
Kecamatan Aertembaga
- Kelurahan Makawidei
Kecamatan Lembeh Selatan
- Kelurahan Dorbolaang
- Kelurahan Pancuran
- Kelurahan Papusungan
Kecamatan Madidir
- Kelurahan Madidir Ure
- Kelurahan Wangurer Utara
- Kelurahan Wangurer Timur
Kecamatan Matuari
- Kelurahan Sagerat
- Kelurahan Tendeki
Kecamatan Ranowulu
- Kelurahan Karondoran
- Kelurahan Pinasungkulan
Menanggapi hal itu, Pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Muzaqhir Boven mempertanyakan kinerja lima komisioner KPU Bitung.
“Perekrutan PPS sampai saat ini kurang diketahui masyarakat dan itu patut dipertanyakan. Karena minim sosialisasi oleh KPU,” ucap Boven, Senin (24/02/2020).
Lebih lanjut, ‘Polo’ sapaan akrab Boven ini mengatakan, sosialisasi Pilkada ini berbeda waktu Pilcaleg lalu yang informasinya dimana-mana. Saat ini terlihat hanya sosialisasi lewat media sosial saja padahal anggaran sudah tertata.
“Jangan sampai hanya untuk penyunatan anggaran lalu KPU sosialisasi lewat medsos karena gratis,” katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bitung lewat Ketua Divisi SDM dan Parmas, Idhli Ramadhiani Fitriah membatah pernyataan itu.
“bukan karena kurangnya sosialisasi, kami sudah turun sampai kecamatan dan kelurahan untuk perekrutan PPS. Soal anggaran maaf itu bukan rana kami,” jelasnya. (Yb)