Suara Pembaharu
Hukum Kriminal

Kasus Dugaan Korupsi Anggota Dewan Manado Masuk Tahap Penyidikan

Manado – Guna menyelamatkan uang negara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado menegaskan tidak menutup ruang terjadinya pengembalian kerugian negara. Hanya saja uang tersebut harus dikambalikan secara utuh.

Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono kepada Suarapembaharu.com terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Manado periode 2014-2019.

“Kita kasih waktu sebulan untuk mengembalikan uang tersebut oleh masing-masing anggota DPRD periode 2014-2019. Dan harus secara utuh, gak boleh di cicil,” tegas Maryono.

Penegasan itu, lanjut Maryono, berdasarkan dengan keluarnya surat perintah penyidikan nomor : Print-223/P.1.10/Fd.1/01/2020, Jumat (31/01) dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Jadi saat ini sudah masuk tahap penyidikan,” ujarnya.

Maryono menambahkan, untuk pengembaliannya, setiap anggota DPRD hitungannnya sekitar 150-200 juta.

“Setiap anggota dewan hitungannya sekitar 150-200 juta. Nantinya kami juga akan menghadirkan pihak BRI begitu terjadi pengembalian, uang langsung disetorkan ke kas negara,” pungkas Kajari Manado, Maryono.

Diketahui, dalam kasus ini teridentifikasi, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,3 miliar lebih.
(tsir)

Baca Juga :  Curi Kalung Emas Milik Tetangga, Ibu dan Anak Ini Digiring ke Polres Tomohon

Postingan lainnya