Bitung – Komisi I DPRD Provinsi Sulut mempertanyakan adanya perbedaan antara partisipasi Pilkada 2015 dengan Pilcaleg 2019 yang mengalami perbedaan signifikan.
Pertanyaan itu disampaikan Komisi I saat melakukan kunjungan kerja terkait persiapan Pilkada serentak 2020 dipimpin Ketua Komisi I, Vonny Paat dan diterima Wakil Wali (Wawali) Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan di lantai IV Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (04/02/2020).
Vonny mengatakan, kunjungan ke Kota Bitung dalam rangka melihat dari dekat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sehingga pihaknya membutuhkan penjelasan dari KPU dan Bawaslu Kota Bitung.
Dalam dialog, salah satu anggota Komisi I, Fabian Kaloh, jumlah partisipasi 2019 mengalami penurutan drastis jika dibandingkan partisipasi 2015 yang harusnya bertambah seiring pertambahan penduduk dari tahun ke tahun.
“Saya prihatin dengan turunnya angka partisipasi pemilih dari sebelumnya pada Pilkada lalu sempat mencapai 166.505 pemilih. Itu apa penyebabnya sehingga turun partisipasi pemilih, padahal kita tahu, jumlah penduduk itu setiap waktu bertambah,” kata Fabian.
Pun demikian, Fabian mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Kota Bitung atas suksesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 sehingga pihaknya ingin memastikan, apakah anggaran pelaksanaan Pilkada benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Kenapa kami pertanyakan karena anggaran Pilkada untuk Kota Bitung hanya Rp44 miliar karena sebagai perbandingan Kabupaten Minut saja sudah Rp55 miliar, apalagi KPU dan Bawaslu Provinsi yang mencapai Rp350 miliar,” katanya.
Anggota Komisi I lainnya, Winsulangi Salindeho mempertanyakan soal status sejumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang kerap disebut warga Sangihe-Philipina apakah bisa ikut memilih atau tidak.
Sementara itu, Wawali menjelaskan soal warga tanpa kewarganegaraan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkumham dan sampai sekarang ini sudah ada 461 warga yang sebelumnya tanpa status kewarganegaraan mendapatkan kewarganegaraan.
Soal jumlah pemilih yang menurun kata Wawali, bisa saja disebabkan oleh proses pengurusan pindah domisili yang semakin mudah.
“Sekarang kan sudah makin mudah pengurusan pindah, hanya saja memang mekanismenya harus sesuai dengan aturan,” ungkapnya.
Hadir juga dalam kunjungan itu Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw dan komisioner KPU, Iten Kojongian, Idhli Ramadhiani Fitriah dan Syarifudin Hasan serta pihak Bawaslu yang diwakili, Sammy Rumamby. (***/Yb)