Sangihe, Suarapembaharu.com — Sejumlah masyarakat kampung Bowone kecamatan tabukan selatan tengah (Tabselteng) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sangihe untuk menyalurkan aspirasi mereka tentang penolakan penggunaan alat berat atau excavator diplomasi tambang kampung bowone, puluhan masyarakat ini diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sangihe J.Kakondo, BAE wakil ketua Komisi B. Fredy Diberi, ST. Anggota komisi A Ruben Mede, dan anggota komisi B Maks Pangimanen,kamis (23/01/2020)
Masyarakat Kampung Bowone Faris Makahinda selaku koordinator lapangan dalam aspirasinya menyampaikan kiranya ada perhatian serius dari pemerintah daerah mengenai pertambangan yang ada di kampung Bowone.
“Kami meminta perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) melalui pimpinan dewan agar segera mendapat perhatian karena ini menyangkut Analisa dampak lingkungan (AMDAL). Karena disanya sudah ada dua Komunitas penambang yaitu tradisional, dan Pemilik modal besar yang memakai alat berat”,kata Faris.
Lanjutnya kami juga meminta agar dewan dapat mengkoordinasikan dengan pihak terkait kiranya dibuat suatu wadah untuk para penambang, guna mendapat jaminan sosial dan keselamatan kerja.
“Sekarang ini dapat disampaikan sudah ada sekira 1000 lebih penambang anak negri yang mempertaruhkan nasipnya. Kiranya ini dapat diberi rekomendasi atau disediakan tempat atau wadah guna menampung, untuk menjamin keselamatan kerja ataupun jaminan kesehatan dan lain-lain”,tuturnya lagi.
Ditambahkannya sekarang ini yang ingin kami suarakan adalah mohon dihentikan sementara pengoperasian alat berat di lokasi tambang Bowone.
“Kami sudah memiliki bukti bahwa ada oknum anggota dewan Provinsi inisial YT yang membiayai pengoperasian excavator dikampung Bowone dan dibantu oleh mantan anggota dewan daerah yang berinisial MP, dan ini kami minta kiranya dihentikan sementara guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan”,Tegas faris.
Sementara itu Ketua Dewan Kepulauan Sangihe Josepus Kakondo, BAE menyambut baik aspirasi yang disuarakan masyarakat kampung bowone.
“Memang suda menjadi tugas kami menampung aspirasi masyarakat, tetapi perlu di pahami ini bukan lembaga eksekutor, tetapi nanti akan kami dikoordinasi dengan Instansi terkait, dan kedepan nanti ada perbincangan kedalam dalam internal DPRD tentang tindak lanjut dari aspirasi bapak-bapak sekalian”,kata Kakondo.
Senada dengan itu Wakil Ketua Komisi B Ferdi Sinedu, ST mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin guna mencari jalan keluar permasalahan ini, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
“Disini kami berusaha agar semua sumber daya alam dapat dinikmati oleh masyarakat, untuk itu kedepannya akan dihadirkan pihak UPTD provinsi. Dan perlu diketahui Blok Kampung bowone masi tahap uji kelayakan dan ekonomis dan untuk domain untuk AMDAL ada di kabupaten, sehingga akan diundang pihak DLH kabupaten Sangihe untukengkoordinasikan pengehntiandan sementara pengoprasian alat berat di lokasi tambang kampung bowone”,tambah Sinedu.(enal)