Bitung – Tiga fraksi di DPRD Bitung yakni, PKPI, Nasdem dan Golkar dikabarkan bakal koalisi untuk sapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Simbol politik tiga partai besar itu bakal koalisi terlihat semakin menguat pasca PKP Indonesia mengelar Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) yang di buka langsung Wali Kota Bitung, Max J Lomban didampingi kroni anggota DPRD terpilih dari Nasdem dan Golkar.
“Saya perna jadi Kader PKP Indonesia, bahkan sempat di calonkan Walikota saat itu. Namun, Tuhan berkata lain, tapi itulah politik. Selamat bermusyawarah PKPI,” ucap Lomban saat membawah sambutan.
Meski begitu, Erwin Wurangian Membatah bahwa hadirinya sejumlah anggota DPRD di acara Mukotlub bukan untuk memperkuat koalisi di DPRD.
“Saya hadir disini bukan karena itu, tapi karena di undang rekan kerja kami di DPRD dari PKPI apalagi saya mewakili ketua partai,” ujarnya.
Sementara itu, dari informasi yang berhasil dirangkum, Nasdem kabarnya mengincar ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dimana kader handal sudah disiapkan yakni Youndries Kansil, untuk fraksi Golkar sendiri kabarnya menargetkan ketua Komisi B bidang ekonomi dan keuangan, dan sudah menyiapkan Erwin Wurangian untuk posisi tersebut. Sedangkan PKPI menurut informasi tetap akan mengamankan posisi ketua komisi C yang membidangi pembangunan, seperti halnya posisi mereka di dua periode sebelumnya.
Lalu Bagaimana Keterwakilan Anggota DPRD Muslim?
Adanya kabar koalisi 3 fraksi di DPRD Bitung yakni, PKPI, Nasdem dan Golkar untuk merebut semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mendapat tanggapan dari PAN yang hampir pasti bersama Gerindra membentuk fraksi Amanat Indonesia Raya (FAIR).
Anggota fraksi PAN, Hasan Suga yang ditemui di kantor DPRD Selasa, (20/8) mengatakan, apa yang tidak mungkin dalam politik, bisa jadi mungkin.
“Semua tergantung komunikasi politik. Itu hak masing-masing fraksi dan anggota DPRD,” jelas Suga.
Lanjut dikatakannya, PAN saat ini terus membangun komunikasi dengan partai dan fraksi lain, termasuk PDIP, karena PAN kata Suga, juga menargetkan posisi di AKD.
“Untuk urusan pembentukan fraksi dan koalisi di dewan, saat ini ketua-ketua partai sementara komunikasi. Kami di fraksi juga intens dengan fraksi PDIP, karena mereka juga terbuka dengan kami,” pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk AKD, selain posisi ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi, juga ada Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembuat Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.
(YaserBaginda)