Jakarta – Secara resmi, pemerintah mengumumkan seleksi Apratur Sipil Negara (ASN) yang diagendakan pada Oktober 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana memprediksi, peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta.
“Pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.79,” beber Bima, Rabu (31/07/2019).
Selanjutnya, kata Bima, formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan provinsi Papua sejumlah 6.208. Sementara untuk seleksi pegawai pemerintah dengan Pejanjian Kerja (P3K) tahap pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade.
“Formasi P3K tahap pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian,” katanya.
Selaku Ketua Pelaksanan Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Bima juga menyampaikan, sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018 diantaranya.
“Data base kependudukan yang tidak update. terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Pipil (Dukcapil) Daerah dan pusat,” jelas Bima.
Selanjutnya, tambah Bima, kendala yang sering ditemui juga berupa sejumlah izasah pelamar tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang jadi persyaratan.
“Ada juga KTP yang diunggah pelamar tidak asli serta sejumlah dokumen pendudukung tidak lengkap,” katanya.
Untuk rencana pelaksana seleksi ASN pada Oktober ini, akan di buka dengan dua jenis pilihan. yaitu, seleksi CPNS dan P3K tahap ke dua.
“Untuk total kebutuhan, ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mancakup 100.003 formasi CPNS dan 100.003 formasi P3K tahap ke dua, dan sisinya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K tahap pertama,” tegasnya.
Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat serta daerah.
“Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disipkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah,” pungkasnya.
(YaserBaginda)