Pilkada 2020, Petahana Harus Mundur?

Pilkada 2020, Petahana Harus Mundur?
Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Josep Sammy Rumambi

Bitung – Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mencuat.

Bahkan, beberapa waktu lalu Lembaga Pengawas pemilu menilai, legislatif dan eksekutif merupakan posisi politis. Sehingga harus diterapkan aturan yang sama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin sepakat dengan usulan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut sangat penting untuk azas keadilan. Selain itu, independensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih juga bisa terjaga dengan baik.

Ujang berpendapat, jika kepala daerah hanya cuti, birokrasi tetap akan tunduk. Karena secara tidak langsung, petahana masih menjabat sebagai pemimpin di daerah. Hal ini juga bisa mempengaruhi netralitas ASN yang harus memilih saat hari pemungutan suara.

“Saya sangat setuju. Saya rasa tidak alasan apalagi jika alasannya ada kekosongan. Karena bisa langsung ditunjuk pelaksana tugas. Bahkan ketika cuti pun tetap akan ditunjuk Plt,” kata Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia di kutip dari, Fajar Indonesia Network.

Menanggapi hal itu, Bawaslu Kota Bitung lewat Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Josep Sammy Rumambi mengatakan, saat ini kita belum ada regulasi petahana harus mundur di Pilkada 2020.

“Belum ada regulasi itu, kita masih berpedoman pada aturan lama,” ucapnya, Rabu (23/10/2019).

Meski begitu, kata Sammy, tak menutup kemungkinan ada aturan baru yang mengatur tentang hal itu.

“Itu masih di kaji Bawaslu RI,” singkatnya.

(YaserBaginda)

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: