Pidana Korupsi-Narkotika Jadi Poin Penting Kejati Sulut dalam Penyuluhan Hukum

Pidana Korupsi-Narkotika Jadi Poin Penting Kejati Sulut dalam Penyuluhan Hukum

Manado – Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan serta Kepala Lingkungan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, apalagi akan ada dana kelurahan.

Di tahun 2019 Pemerintah, akan mengucurkan dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang dialokasikan kepada 8.122 Kelurahan di Indonesia termasuk kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Manado.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Yoni E. Mallaka, saat memberikan penyuluhan hukum di Kantor Kecamatan Sario, Kota Manado Selasa, (21/5/2019).

Selain itu, Mallaka meminta agar dalam pengelolaan dana kelurahan yang ada di Kecamatan Sario nantinya, agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada.

“Sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi,” ujar Mallaka.

Terkait dengan TP4D, Mallaka menjelaskan, bahwa salah satu tugas dari TP4D adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif.

“Oleh karena itu, jika ada Instansi Pemerintah termasuk didalamnya Pemerintah Kecamatan Sario, BUMN maupun BUMD yang melaksanakan suatu proyek pembangunan ada keragu-raguan, dapat meminta pengawalan dari TP4D Kejati Sulut maupun TP4D Kejari Manado,” jelas Mallaka.

Mallaka pun mencontohkan bahwa untuk pengelolaan dana desa di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Minahasa telah dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejari Minahasa.

Selain Yoni Mallaka, Kasi E pada Asintel, Khathryna Ikent Pelealu yang juga memberikan materi penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Dihadapan peserta penyuluhan, Pelealu menjelaskan tentang definisi narkoba serta jenis-jenis yang termasuk di dalamnya serta ancaman pidana sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut Ikent sudah ada 94 jenis Narkoba baru yang sudah masuk di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat untuk memberantas hal-hal tersebut.(tsir)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: