Pasar Girian Kembali Bergejolak, Walikota Bitung Minta Keluarga Sulaili Angkat Kaki

Pasar Girian Kembali Bergejolak, Walikota Bitung Minta Keluarga Sulaili Angkat Kaki
Pasar Girian

Bitung – Satu pucuk surat dengan Kop Pemerintah Kota Bitung lewat Dinas Perdagangan, Nomor: 241.a/Disdag/Sekr/VIII/2019, kembali membuat suasana gaduh pedagang pasar Girian.

Surat dengan perihal somasi itu dilayangkan kepada ahli waris Keluarga Sulaili atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Girian Weru Satu, yang saat ini dijadikan lokasi pasar dengan luas +2.410 M².

Surat Somasi Disdag Bitung kepada keluarga Sulaili

Surat Somasi Disdag Bitung kepada keluarga Sulaili

Kepala Dinas Perdagangan, Benny Lontoh saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tanah tersebut milik pemerintah daerah.

“Tanah itu milik pemerintah, buktinya ada bukti register di bagian hukum Pemkot Bitung,” tandas Lontoh.

Dilain pihak, ahli waris Jufri Sulaili menjelaskan, jika memang itu milik Pemkot Bitung kenapa tidak ikut dalam proses penggugatan di Pengadilan pada 2013 lalu.

“Jika punya surat-surat lengkap silakan buat gugatan, jangan hanya menakuti pedagang hanya dengan surat somasi, itu penyerobotan lahan namanya,” katanya, Kamis (15/08/2019).

Jufri juga menegaskan siap melayani Pemkot Bitung di pengadilan nanti.

“Jika digugat, atas nama Keluarga Sulaili siap layani Pemkot Bitung di persidangan,” tegasnya.

Namun, diketahui hasrat Pemkot Bitung untuk menguasai pasar Girian dari tahun 2013 lalu pada masa kepemimpinan Walikota Alm. Hanny Sondakh.

Dokumen putusan pengadilan

Bahkan, saat itu telah terbukti lewat putusan pengadilan Nomor .5PID.B/2015/PN.Bit satu Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Janti Jasina Esther Mambu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terkait menghilangkan surat kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung.

Menanggapi surat somasi Disdag Bitung, Sekretaris Umum Corong Aspirasi Raynaldi Pratama meminta Wali Kota dan Wakil Walikota untuk bijaksana mengambil tindakan.

“Intinya bisa mengambil kebijakan demi ratusan pedagang yang mencari nafkah yang notabene masyarakat Kota Bitung. Perlu diketahui para pedagang juga rutin membayar retribusi sebesar Rp 5 ribu per hari yang ditagih dinas Perdagangan,” singkatnya.

Jika lahan tersebut dikosongkan, kata Rey, kemana lagi pedagang harus mencari nafkah. Tidak mungkin pedagang akan balik lagi ke pasar sagerat.

“Karena para pedagang sudah merasakan pahitnya berjualan di pasar sagerat. Bukan mencari untung malah rugi apakah kami (Red_pedagang) harus berjualan di kantor DPRD,” pungkas Raynaldi.

(YaserBaginda)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: