NasDem-PDIP Saling ‘Serang’ Politisasi PKH di Bitung

NasDem-PDIP Saling ‘Serang’ Politisasi PKH di Bitung

 

Bitung – Mendekati Pemilu di Kota Bitung, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi isu hangat di perbincangkan masyarakat akhir-akhir ini, terutama di kalangan NasDem dan PDI Perjuangan.

Secara mengejutkan Walikota Bitung, Max Lomban yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem membuat pernyataan di beberapa media bahwa ada sebagian yang menyalahgunakan PKH untuk kepentingan politik.

“Dari data yang didapat ada parpol yang mengatakan itu program mereka. Jika kami mendapatkan hal tersebut maka saya akan ganti petugasnya. Jangan bikin kacau dilapangan” ucap Lomban beberapa waktu lalu.

Satu hari setelah pernyataan Max Lomban, Kordinator Wilayah PKH Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda mengungkapkan pernyataan Lomban tidak benar.

“Sampai saat ini tidak ada Pendamping PKH yang dipecat di Kota Bitung seperti yang dituduhkan Lomban. Pendamping PKH itu SK Kementerian Sosial RI, jadi yang berhak memberhentikan Pendamping PKH itu adalah dari Kementerian Sosial RI dengan memperhatikan Rekomendasi Korwil PKH Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi. Jadi Statemen Walikota Lomban tersebut merupakan Berita Hoax yang sebenarnya ingin menakuti Pendamping PKH agar supaya mengikuti arahan dari Dinas Sosial Kota Bitung untuk mendukung ke dua anak Walikota Lomban sebagai Caleg Kota dan Provinsi,” kata Noldy.

Lebih lanjut Noldy menegaskan, Dinas Sosial Provinsi belum mendapat Laporan bahwa ada Pendamping PKH Bitung yang terlibat Partai, tiba-tiba sudah pernyataan pemecatan dari Kabupaten/Kota, itu kan lucu.

“Justru kami di Dinas Sosial Provinsi banyak mendapatkan Laporan khusus dari Bitung bahwa ada Petugas ASN Kota Bitung Camat, Lurah, Pala dan RT yang mengarahkan Peserta PKH untuk memilih Caleg Anak Walikota,” ungkap Noldy.

Terkait dengan statemen korwil PKH Sulut, dibantah oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Steven Suluh lewat rilis resmi Humas Pemkot Bitung.

Menurut Steven, soal politisasi PKH itu benar yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH.

“Sebelumnya kami telah menurunkan Tim untuk melakukan investigasi dan memang didapati bukti pemanfaatan PKH untuk kepentingan politik dengan bukti video dan foto. serta pengakuan warga setempat dengan merasa dirugikan akibat adanya intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH tersebut,” kata Steven.

Tak tanggung-tanggung, Steven membeberkan laporan keterlibatan dari salah satu Pendamping PKH di Kota Bitung sendiri dilakukan oleh salah satu anggota DPRD dari PDIP yang juga tercatat sebagai Caleg. sehingga dinas sosial menurunkan TIM untuk menindaklanjuti laporan tersebut. dan hasil penelusuran lapangan kepada beberapa KPM  bahwa memang benar oknum Pendamping PKH itu melakukan intimidasi, mengajak dan membagi stiker salah satu calon legislatif dari PDIP.

“Sehingga sesuai mekanisme yang ada kami mengusulkan untuk menonaktifkan sementara oknum pendamping tersebut sambil menunggu proses pemberhentian dari kemensos RI. Kemudian laporan silih berganti dari caleg-caleg yang lain dan masyarakat penerima manfaat itu sendiri disertai ancaman akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH jika tidak memilih sesuai permintaan pendamping PKH tersebut,” jelas Suluh.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey saat dikonfirmasi beberapa media di Kampanye Rapat Umum PDIP menegaskan tak ada kader PDIP yang memanfaatkan program PKH.

“Siapa bilang ada politisir PKH?, yang memanfaatkan pemeritah itu siapa tadi? Mereka bilang dari Nasdem. Yang merupakan walikotanya PDIP di Bitung. PKH itu program bapak presiden, justru yang memanfaatkan PKH itu Kabupaten/Kota lewat Kepala Lingkungan dengan menakut-nakuti penerima PKH. Jadi pintar-pintar lah nanya orang, saya aja Gubernur pintar-pintar memanfaatkan orang,” pungkas Olly, Jumat (12/04/2019).

(YaserBaginda)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: