‘Mafia PETI’ Terungkap di FGD Mencari Solusi Polemik PETI

‘Mafia PETI’ Terungkap di FGD Mencari Solusi Polemik PETI
Suasana FGD yang bertajuk "Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal" di Ambhara Jakarta.

Jakarta – Polemik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Indonesia tak kunjung selesai. Pasalnya, banyak tangan kepentingan yang diduga menikmati. Mulai dari oknum aparat sampai politisi daerah.

Malah di Sulawesi Utara (Sulut) terungkap dengan telanjang ada persekongkolan antara ‘Mafia’ penambang dengan oknum aparat dan oknum pejabat.

‘Mafia PETI’ ini terungkap disaat FGD yang bertajuk “Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal” di Ambhara Jakarta, Senin (19/8).

“PETI harus dipotong dari hulu dan hilir. Hulunya diawasi pedagang yang menjual sianida dan merkuri. Perusahaan pemilik alat berat juga diawasi. Disewakan kepada siapa saja,” ujar Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPPI), Rizal Kasli dalam FGD.

Dalam FGD tersebut, Rizal tampil sebagai panelis bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kordinator Kemaritiman dan Mabes Polri.

Khusus untuk PETI Sulut, dirinya mengusulkan seperti itu. Rizal setuju jika ada konsep PIR (plasma inti).

“Tapi semuanya tergantubg kesepakatan antar perusahaan dan tambang rakyat yang diberi izin pemeritah,” pungkas Rizal.

Sementara itu, Ketua LSM Suara Bogani, Rafik Mokodongan, menegaskan bahwa PETI di wilayah Sulut sangat sulit dikendalikan. Lantaran aktivitas PETI dibekingi banyak pengusaha bahkan aparat hukum.

“Seperti di wilayah kami, (Bolmong-red), begitu banyak aktivitas PETI. Namun sepertinya tidak bisa ditindak,” tegasnya.

“Saya meminta aparat hukum harus bertindak tegas dalam masalah PETI ini,” kata Rafik Mokodongan seraya membeberkan 7 oknum pengusaha tambang dan aparat hukum yang dimaksud.

Dalam kesempatan itu, Rafik juga mendesak ESDM, Polri dan stakeholders untuk serius membasmi mafia tambang yang jadikan warga sebagai tameng.

“Kalau daerah kami dibiarkan begini, saya akan pimpin demo,” tandasnya.

Komisaris Polisi Eko Susanda, Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri mengakui banyak pihak yang terlibat di balik tambang illegal, termasuk PETI.

Menurutnya, perlu adanya sinergitas yang berkesinambungan dari semua lini untuk memberantas pertambangan illegal.

Ia menjelaskan, polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang illegal, apalagi di PETI ada sumber pendatapan warga. Belum lagi keterbatasan SDM polri, sementara ruang lingkup sangat luas.

“Namun, pihaknya telah banyak melakukan penyelidikan perkara tambang illegal. Dan ini menjadi problem, tapi kita tetap berusaha,” kata Eko Susanda.

Kasi Perlindungan Lingkungan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Tiyas Nurcahyani mengatakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersama penyidik Bareskrim selama ini terus bekerja sama dalam upaya memberantas praktik tambang ilegal.

“Peran PPNS di sini ditekankan pada pengumpulan data,” ujar Tiyas Nurcahyani.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur Mineral dan Batu Bara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jhon Hasudungan Tambun mengatakan, pihaknya melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.

“Namun di sisi lain, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga mendorong kementerian terkait untuk mengedepankan aspek pembinaan bagi para penambang agar melakukan praktik penambangan yang benar dan tidak merusak lingkungan,” kata Tambun.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pemutusan mata rantai tambang illegal di berbagai daerah.

Ia mengatakan, tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (peti) itu suatu mata rantai.

“Jika rantai pasokan terputus, maka Peti akan berkurang,” kata Rizal Kasli.

Dirinya menjelaskan, setiap kegiatan pertambangan ilegal pasti melibatkan mata rantai. Mata rantai di sini mulai dari pekerja atau penambangnya, pemodal, pemasok bahan baku, penampung atau pihak pembeli hingga keterlibatan oknum aparat.

Ia mengingatkan kegiatan peti sekarang sudah menggunakan alat-alat berat dan memakai zat merkuri dan sianida.

“Jika jalur pasokan bahan kimia dan alat berat itu dihentikan, Rizal yakin mata rantai praktik terlarang itu terhenti,” terangnya.

Menurutnya, kepastian penggunaan material yang legal juga dilakukan untuk sektor properti. Kontraktor bangunan kini sudah harus melampirkan bukti legalitas penggunaan material bangunannya.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penegakan hukum yang tegas untuk memberantas tambang ilegal.

“Polisi melakukan penyelidikan, namun pemerintah perlu membina dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat,” kata Rizal.

Ia menambahkan, tambang rakyat berbeda dengan peti. Tambang rakyat memiliki izin resmi atau yang disebut izin pertambangan rakyat (IPR). Izin wilayahnya tidak tumpang tindih, tidak boleh memakai alat berat dan maksimal kedalaman penggalian hanya 25 meter.

“Sementara Peti atau tambang ilegal jelas tidak berizin dan berlawanan dengan praktik pertambangan yang baik (good mining practice). Kegiatan eksplorasi, konservasi, keselamatan kerja dan lingkungan juga tidak dijalankan di tambang ilegal, ujar Rizal Kasli,” tambahnya.(*/tsir)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: