“Kalau Dana Pilpres dan Pileg Dibiayai Oleh APBN, Kenapa Pilkada Tidak?”

“Kalau Dana Pilpres dan Pileg Dibiayai Oleh APBN, Kenapa Pilkada Tidak?”

Manado – Pernyataan menarik diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw agar pusat tidak setengah hati dalam menyerahkan kewenangan daerah.

Menurutnya, kewenangan pusat belum sepenuhnya diserahkan ke Daerah, sehingga kebijakan yang demikian tidak sejalan dengan nafas otonomi daerah yang telah memasuki usia 23 tahun.

“Hari ini 29 April adalah hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-23. Sungguh ironis, karena satu hal yang berbanding terbalik, daerah tidak diberikan kewenangan selebar-lebarnya,” ungkapnya di sela
Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional Wilayah Tengah dan Timur Indonesia Tahun 2019 di Hotel Peninsula Senin (29/4/2019).

Wagub merinci sejumlah contoh konkret, salah satunya berkaitan dengan kegiatan pusat di daerah yang masih ditangani langsung. Praktis kondisi ini akan mempengaruhi realisasi anggaran yang baru terserap di triwulan tiga.

“Menurut evaluasi Kementerian masih menangani berbagai kegiatan di daerah. Ini sangat tidak efektif yang pada akhirnya, pekerjaan-pekerjaan banyak yang tidak terserap,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kandouw menyampaikan tentang rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada 2020 yang dipastikan akan menyerap anggaran sebesar Rp500 miliar.

“Tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara. Ada enam kabupaten dan satu tingkat provinsi. Kita sudah kalkulasi anggarannya, sedangkan belanja langsung kita yakni belanja modal kita cuma Rp1,2 triliun. Jadi dengan kata lain hampir 40% habis untuk membiayai pilkada,” tukasnya sembari berharap kebutuhan ini akan disampaikan ke pusat.

“Kalau dana Pilpres dan Pileg saja bisa dibiayai oleh APBN kenapa biaya Pilkada tidak bisa. Alangkah baiknya ke depan supaya tidak menggerus anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan Pilkada. Mengingat hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan.penyerapan anggaran pemerintah,” ujarnya.

(YaserBaginda)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: