Kajati Sulut Sampaikan Lima Prioritas Jokowi Wujudkan Indonesia Maju

Kajati Sulut Sampaikan Lima Prioritas Jokowi Wujudkan Indonesia Maju

Manado – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Presiden Joko Widodo di Sentul International Convention Center, Bogor. Pada Rabu (13/11), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief langssung memberikan pengarahan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulut dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut.

Dalam pengarahannya, Kajati Sulut menyampaikan sinergi pelaksanaan lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan indonesia maju dari Presiden RI Joko Widodo.

“Lima prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, kendala regulasi yang harus dipangkas, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi,” ujar Iqbal sapaan akrab Kajati Sulut.

Menurutnya lanjut Iqbal, untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden, Jaksa Agung menitikberatkan salah satunya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Untuk kasus korupsi, penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi,” tuturnya.

“Selain itu Jaksa Agung RI juga berharap setiap wilayah mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat pada seluruh birokrasi yang ada,” sambung Iqbal.

Dirinya menambahkan, hal ini salah satunya agar konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang sudah diterapkan di Kejati Sulut bisa terjaga.

“Untuk itu Kejaksaan melalukan pencegahan dengan cara membuat surat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota guna menghindari hal-hal negatif pada pembangunan daerah,” jelas Iqbal yang juga pernah menjabat Kejari Manado.

Dalam pengarahannya, Kajati juga menegaskan, pihak Kejaksaan RI tidak akan mentoleransi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan dan akan menindak tegasnya.

“Maka TP4D diminta untuk mengawasi kegiatan agar benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegas Iqbal.

Ia juga meminta kepada Wakajti mengevaluasi kerja TP4D sampai dengan saat ini sebagai feed back.(*/tsir)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: