DKPP Copot Jabatan Evi Novida Ginting, Wahyu Setiawan Terima Peringatan Keras

DKPP Copot Jabatan Evi Novida Ginting, Wahyu Setiawan Terima Peringatan Keras
Ketua KPU RI, Arief Budiman

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Ketua, Arief Budiman dan para anggota KPU RI. Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

DKPP bahkan memberhentikan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

Sanksi tersebut disampaikan Ketua Majelis Dr. Harjono. Sidang itu juga dihadiri oleh anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, serta Dr. Ida Budhiati.

DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Teradu I Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, Teradu II Ilham Saputra, Teradu IV Viryan, Teradu V Pramono Ubaid Tantowi, dan Teradu VII Hasyim Asy’ari. Sementara kepada Teradu III Wahyu Setiawan, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras. Lain halnya terhadap Evi Novida Ginting.

“Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono saat membacakan amar putusan di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) kemarin.

Perlu diketahui, bertindak selaku Pengadu dalam perkara nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019 ini, Adly Yusuf Saepi. Dia adalah PNS atau mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara Periode sisa masa jabatan 2014-2019. Ia memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, Andi Muhammad Hasgar AS.

Dalam perkara ini, Adly mendalilkan bahwa para Teradu melalui Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 tidak meloloskan dia dalam tahap administrasi. Dia tidak lolos hanya karena para Teradu menggunakan Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal ada beberapa calon Anggota KPU Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan lolos dengan menggunakan rekomendasi yang sama.

Pengadu juga mendalilkan telah terjadi kebocoran dokumen negara. Konkretnya yaitu bank soal Tes CAT KPU beserta kunci jawaban dalam Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2019-2024 yang diduga dibocorkan. Parahnya, bank soal Tes CAT KPU beserta kunci jawaban juga diduga diperjualbelikan oleh oknum Mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Periode Sisa Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Iwan Kurniawan.

Iwan Kurniawan yang juga berstatus sebagai Staf PNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diduga melakukan itu bersama oknum Staf Sekretariat PNS Biro SDM dan Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nirwana sebelum Tes CAT KPU dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018.

Dalam pertimbangan Putusan yang dibacakan oleh Prof Muhammad, DKPP berpendapat bahwa terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu, maupun dalam seleksi Calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan Muhammad Aswar dan Seni Marlina dalam seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

“Para Teradu semestinya menerapkan standar yang sama dalam setiap seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota demi adanya kepastian hukum,” katanya.

Selain itu, para Teradu juga semestinya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.

(***/Haikal)

CATEGORIES
TAGS
Share This
%d bloggers like this: